Pengertian Konstitusi

Pengertian konstitusi

v  Konstitusi berasal dari bahasa prancis “constituer” yang berarti membentuk.

v  Dalam bahasa latin konstitusimerupakan gabungan dua kata,yakni cume berarti bersama dengan…”,dan statuere berarti membuat sesuatu agar berdi atau mendirikan

v  Konstitusi dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Menurut Herman Heller danf,Laselle konstitusi bersifat :

v  Sosiologis dan politis. Yaitu faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat.

v  Yuridis yaitu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Tujuan ,Fungsi dan Ruang lingkup Konstitusi 

Tujuan konstitusi adalah Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan kekuasaan yang berdaulat.Sedangkan fungsi konstitunsi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sietem hukum negaranya.

Ruang lingkup menurut Sri Soemantri :

1. Jaminan HAM
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Konstitusi demokratis  

v  Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.

v  Jaminan dan perlindungan Hak-Hak Asasi manusia.

v  Peradilan yang bebas dan mandiri.

v  Pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik)sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat

PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Ada dua model perubahan konstitusi :

v  Renewel ( pembaharuan )adalah perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.

v  Amandemen ( perubahan )adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi dirubah, konstitusi yang asli tetap berlaku.

Menurut Miriam Budiarjo

Ada 4 macam prosedur dalam model renewel maupun amandemen :

1. Sidang badan legeslatif dengan ditambah beberapa syarat.
2. Referendum.
3. Negara bagian dalam negara federal.

Menurut K.C Wheare dalam melakukan perubahan UUD hendaknya diperhatikan hal-hal berikut :

v  Agar rakyat berkesempatan untuk menyampakaian pandangan sebelum perubahan dilakukan.

v  Agar, jika dilakukan di negara serikat kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.

v  Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama mendapat jaminan.

Konstitusi Sebagai Piranti Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis

v  Konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

v  Konstitusi sebagai media terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara.

v  Konstisi digolongkan sebagai konstitusi demokratis dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi

ü  Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.

ü  Mayoritas kekuasan dan terjaminya hak minoritas.

ü  Adanya penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara.

ü  Pembatasan pemerintahan.

ü  Adanya jaminan terhadap keutuhan Negara nasional dan integritas wilayah.

ü  Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilu yang bebas.

ü  Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen.

ü  Pembatasan dan pemisahan kekuasan negara

Ø  Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politik.

Ø  Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintah.

Lembaga kenegaraan Pasca Amandemen

v  Secara umum sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian Montesquieu yang terkenal dengan Trias Politica yang  mana kekuasaan dibagi 3:

ü  Legislatif

ü  Eksekutif

ü  Yudikatif

v  Perubahan amandemen 1945 dilatarbelakangi adanya kehendak membangun pemerintahan yang demokratis dengan metode check dan balance.

v  Sblm perubahan UU 45 alat kelengkapan negar dalam UUD 45 adalah:

ü  Lembaga  keprisedenan, MPR, DPA, DPR, BPK, Kekuasaan kehakiman.

v  Setelah amandemen alat kelengkapan negara menjadi

ü  MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK,

ü  Lembaga eksekutif, kekuasaan eksekutif dimaknai sbg kekuasaan yg berkaitan dg penyelenggaraan kemauan negara dan kekuasan UU

ü  Dlm negara demokratis kemauan negara dinyatakan melalui UU

ü  Lembaga yudikatif, kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman. Terdiri  dari 2 pintu kekuasaan, yaitu Mahkama agung dan Mahkama konstitusi

ü  BPK (Badan Pemeriksa keuangan), dapat dinyatakan mitrakerja yang erat bagi DPR terutama dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Sejarah perkembangan konstitusi

v  Kontitusi dikenal di yunani sejak th 624-404 sm

v  Pada masa kekaisaran Roma konstitusi mengalami perubahan makna dan menumbuhkan faham demokrasi perwakilan dan nasional,dua faham inilah yang menjadi cikal bakal konstitusi sosialisme modern.

v  Pada abad VII (zaman klasik) lahirpulala piagam madina atau konstitusi madina yang dibentuk awal masuk klasik islam(622m)

v  Pd abad XVII bangsa inggris memenangkan revolusi istana dan menetapkan konstitusi sbg dasar negara .

v  Pd th 1789 meletus pula refolusi prancis dan tgl14 sep 1791 diterima pula konstitusi eropa oleh Louis XIV

v  Kemudia muncul konstitusi tertulis yang direspon oleh Amerika dimana posisi konstitusi lebih tinggi dari Raja pada waktu itu.  

Sbg negara hukum ,Indonesia memiliki konstitusi yg dikenal UUD 45

v  UUD 45 dirancang sejak 29 mei 1945 oleh BPUPKI dg angota 62 orang.

v  Diakhir sidang BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan.yg pd tgl 22 juni 45 berhasil menyetujui naskah mukoddimah UUD.

v  Kemudian sukaorno membentuk PPKI yg beranggota 21 orang dan pd tgl 18 agustus 45 UUD atau konstitusi disahkan oleh PPKI

v  Sejak itu negara telah memiliki ketatanegaraan yaitu UUD 45 atau konstitusi negara yang memuat tata kerja kontstitusi modern.

Klasifikasi konstitusi

Klasifikasi konstitusi menurut K.C Where:

v  Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

v  Konstitusi flexibel dan kaku

v  Konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi

v  Konstitusi serikat dan kesatuan

v  Konstitusi pemerintah presidensial dan perlementer

Tata urutan perundang-undangan Indonesia

v  Berdasarkan ketetapan MPRS no.XX/ MPRS/ 1966 lam 2 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

ü  UUD 45

ü  Ketetapan MPR

ü  UU atau peraturan pemerintahan pengganti UU

ü  Peraturan pemerintah

ü  Keputusan presiden

ü  Peraturan-peraturan pelaksananya

v  Berdasarkan tap MPR no III th 2000, tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

ü  UUD 45

ü  Ketetapan MPR

ü  UU

ü  Peraturan pemerintah pengganti UU

ü  Peraturan pemerintah

ü  Keputusan presiden

ü  Peraturan daerah

v  Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan Indonesia dlm UU PPP pasal 7 :

ü  UUD 45

ü  UU/ peraturan pemerintah pengganti UU

ü  Peraturan pemerintah

ü  Peraturan presiden

ü  Peraturan daerah ,meliputi

Ø  Peraturan daerah propinsi

Ø  Peraturan daerah kabupaten

Ø  Peraturan desa